Web Hosting

TV ONLINE

Selasa, 17 Mei 2011

BUPATI NGAWI : SERAHKAN SK PNS SEKDES

Gbr. Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono saat memberi pengarahan kepada Sekdes

Ngawi, GEGANA
Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono, baru-baru ini telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Desa (Sekdes) dilingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi tepatnya di Wedya Graha.
Hadir pula pada acara tersebut Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, ST., Muspida, Camat, undangan dan Sekretaris Desa. Mengawali sambutannya Bupati yang akrab dipanggil Mbah Kung ini menuturkan bahwa Pegawai merupakan bagian/ soko guru pembangunan dalam hal melayani masyarakat khususnya di bidang administrasi desa, maka Sekdes selaku aparat pemerintah di desa agar tugasnya tidak berbenturan dengan kepentingan harus pintar-pintar memanage tugas artinya tugas yang mana yang harus diprioritaskan atau didahulukan Sekdes harus mengerti. Apalagi hari ini sedang menerima pembekalan maka kinerjanya harus lebih baik, imbuhnya.
Tentang pengangkatan Sekdes untuk menjadi PNS, harus benar-benar memenuhi persyaratan yaitu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Lebih lanjut Bupati dihadapan 124 orang Sekdes, yang saat itu sedang menerima pembekalan menambahkan dari semua desa se Kabupaten Ngawi tidak serta merta Sekdesnya bisa diangkat menjadi PNS semua. Masih ada beberapa desa yang hingga kini Sekdesnya belum terisi karena faktor meninggal dunia atau pensiun, walaupun pernah desa membuka pendaftaran tapi ternyata tidak ada yang mendaftar.
Kami tegaskan disini setelah menerima SK ini Sekdes untuk segera melaksanakan tugasnya dengan semangat baru yaitu membantu Kepala Desa khususnya dibidang administrasi pemerintahan desa diantaranya urusan pelayanan umum, surat-menyurat, arsip, laporan-laporan sesuai Perbup Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa serta Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPBDes, sesuai dengan Perbup Nomor 21 Tahun 2008, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, tambahnya. (Gemb/Tim)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kapan Negara ini Bebas dari Korupsi????

Pengikut

Mengenai Saya

Gresik, Jawa Timur, Indonesia
MENGGALI POTENSI, MENAMPUNG ASPIRASI, MENYEBAR INFORMASI