Web Hosting

TV ONLINE

Selasa, 17 Mei 2011

DI DUGA CAMAT TRUCUK TERIMA RP. 40 JUTA DARI PROGRAM P3T DS. KANDANGAN TRUCUK BOJONEGORO


Bojonegoro, GEGANA.
Pesertifikatan tanah secara missal melalui PRONA (Program Nasional) yang merupakan salah satu program / kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Jadi Program P3T (Proyek Percepatan Pendaftaran Tanah) yang biasa disebut PRONA di kabupaten Bojonegoro pada tahun 2011 ini sebanyak 16 desa yang menerima program tersebut. Diantara 16 desa yang menerima program PRONA yaitu desa Kandangan Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro Propinsi Jawa Timur. Didesa tersebut masing-masing pemohon dikenakan biaya Rp. 500 ribu s/d Rp. 650 ribu oleh Kepala Desa Tamban, padahal dalam pelaksanaan kegiatan PRONA semua biaya mulai dari biaya pendaftaran, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan tanah adalah Gratis, dalam arti pemohon sertifikat tidak dipungut biaya alias bebas biaya. Karena biaya anggaran PRONA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor Pertanahan Kabupaten, pada program Pengelolaan Pertanahan menurut narasumber yang ditemui wartawan mengatakan bahwa Camat Trucuk Kab. Bojonegoro diduga ikul ambil  bagia dari peserta program PRONA perbidang Rp. 200 ribu x 200 pemohon. Setelah mendapat info dari nara sumber kemudian wartawan konfirmasi Camat, akhirnya Camat mengakui menerima dana dari pemohon tersebut tetapi Camat mengatakan dana sekian itu untuk PPAT dan blanko D.
Sementara menurut Tamban Kades Kandangan setelah dikonfirmasi wartawan membenarkan kalau dalam pengajuan PRONA ini Camat dianggarkan Rp. 200 ribu per pemohon  kali 200 pemohon ± Rp. 40 juta untuk Camat, dari biaya Rp. 500 ribu – Rp. 650 ribu. Selain untuk Camat juga untuk panitia, pemberkasan, namun dari hasil investigasi wartawan dilapangan panitia PRONA yang ada di desa tersebut hanyalah simbolis saja, bahkan Suyitno sebagai Ketua Panitia merasa tidak diberi kewenangan apa-apa, dan tidak tahu masalah keuangan, semua itu yang tahu adalah Kepala Desa Kandangan. Akibat ketidak transparan itu Suyitno merasa kecewa terhadap Kepala Desa, karena semua kebijakan ada di Kades, jadi membuat Ketua Panitia hanyalah dibuat background/simbolis saja, demi untuk mencari keuntungan pribadi.
Harapan semua pihak yang terkait PRONA adalah GRATIS, barangkali ada oknum Pemdes dan instansi pemerintahan ada penyimpangan-penyimpangan masalah keuangan maka nanti berurusan dengan aparat penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian serta bisa dijerat dengan pasal-pasal KORUPSI. Bersambung ….(TIM)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kapan Negara ini Bebas dari Korupsi????

Pengikut

Mengenai Saya

Gresik, Jawa Timur, Indonesia
MENGGALI POTENSI, MENAMPUNG ASPIRASI, MENYEBAR INFORMASI